RIAU MERDEKA / Otonomi / Bawaslu Riau Tandatangani NPHD Pilkada 2020

Bawaslu Riau Tandatangani NPHD Pilkada 2020

Otonomi - Redaksi |
Rabu, 02/10/2019 - 11:30:04 WIB
PEKANBARU - Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyaksikan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Bengkalis. Penandatanganan tersebut dilakukan di salah satu restauran yang berada di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Selasa (01/10).

Rusidi hadir bersama anggota Bawaslu Riau Neil Antariksa dan Kepala Sekretariat Bawaslu Riau Anderson.  Tampak hadir ketua dan sekretaris KPU Provinsi Riau, Ilham M. Yasir, dan Rudinal B, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Plh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bengkalis Heri Indra Putra, Kepala BPKD Bengkalis Aulia, Plt kepala BAPEDA Bengkalis Uhelmi, dan Kepala KESBANGPOL Bengkalis Hermanto Baran.

Dalam sambutan, Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin menyampaikan harapannya agar pilkada tahun 2020 mendatang lebih berkualitas, berintergitas, serta menjaga netralitas, sehingga Pilkada dapat berjalan sukses.

"Kita ingin Pemda, KPU, Bawaslu saling mengingatkan, berkordinasi, dan berhati-hati menggunakan anggaran sesuai dengan kewenangan dan UU yang berlaku." ucapnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan menyampaikan kepada Amril, bahwa hingga hari ini sudah 6 Kabupaten/Kota yang telah melakukan penandatanganan NPHD, dan sisanya 4 Kabupaten masih dalam proses.

"Usulan anggaran NPHD ini berdasarkan kebutuhan bukan keinginan dari penyelenggaraan pemilu, melalui proses yang baik, KPU dan BAWASLU harus menggunakan ini dengan baik dan benar, sehingga pemilu terselenggara dengan sukses." ujar Rusidi.

Adapun Besar nominal Rupiah NPHD untuk Bawaslu kabupaten yang telah ditandatangani Bengkalis Rp 10 M, Rokan Hilir Rp13 M, Pelalawan 13,9 M, Siak: 10,8 M, Kepulauan Meranti: 9 M, dan Dumai: 8,72 M. Sementara itu yang masih tahap pembahasan: Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hulu.

Rusidi menjelaskan  bahwa, di tiap-tiap Kabupaten memiliki besaran nominal NPHD berbeda-beda nilainya, hal ini di sebabkan ditiap daerah atau Kabupaten memiliki jumlah Pengawas dan kebutuhannya yang berbeda-beda, tutupnya. (MCR/Ch)

Komentar Anda :
 
Redaksi | Info Iklan
Copyright 2012 cv. PARADIGMA MEDIA MERDEKA (PMM), All Rights Reserved