Kapolsek Ujungbatu Sampaikan Dasar Hukum terkait Karhutla
RIAU MERDEKA - Kapolsek Ujungbatu AKP Amru Hutauruk,SH saat menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokanhulu (Rohul) menyampaikan sedikit tiga aturan dasar hukum perundang undangan, terkait pembakaran lahan dan hutan.
Rakor tersebut tergabung dalam Tim Khusus Biro Hotspot dalam rangka Antisipasi dan Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlhutla) di Balai Pertemuan Intan Podi, Ujungbatu, Selasa, (4/2/2020).
Selanjutnya Amru menyampaikan dasar hukum pembakaran hutan dan lahan. Terdapat sedikit nya tiga aturan yang melarang warga melakukan pembakaran lahan, Antara lain :
Pertama, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 berisi, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar.
Tak hanya sampai disitu, Pasal 78 ayat 4 berbunyi, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dengan denda maksimal sebesar Rp. 1,5 miliar.
Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penhelolaan Lingkungan Hidup. Undang undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
Hadir pada kesempatan itu antara lain, BPBD, Datuk Bendaro, Camat, Danramil 08/Tandun, Kapolsek Ujungbatu, Seluruh Kepala Desa Se-Kecamatan Ujungbatu, Kadus, OKP, Ormas, Perwakilan Perusahaan, BPD, RW dan RT.
Penulis : Palasroha Tampubolon
Email : redaksi.riaumerdeka@gmail.com
TERKAIT
LAINNYA
- Caleg PDI-P Peraih Suara Terbanyak Bisa Dilantik
- PUK SPPP SKJ salurkan bantuan ke Sei Kuning
- Polsek Rambah Samo butuh koreksi dari Masyarakat
- Camat Rambah Samo hadiri Halal bi Halal
- Satreskrim Polres Rohul bekuk pelaku pembunuhan
- Kades Suprapto belum salurkan dana BAZNAS
- Masyarakat Sei Kandis pertanyakan bantuan BAZNAS
Tulis Komentar