RIAUMERDEKA-Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (Kermahudatara) diketuai Dr.H.P Panggabean, SH,MS mengatakan, Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT) dinilai berperan penting dalam perkembangan sebuah daerah, khususnya di Seputaran Danau Toba.

Hal itu terungkap pada seminar Masyarakat Hukum Adat Nusantara yang tersaji di Gedung Kaderisasi Taman Gurgur Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, Jumat (28/6/2024).

Acara seminar diawali pembukaan dari Dr.Nelson Simanjuntak,SH,M.Si selaku Moderator dan mengajak Menyanyikan Lagu Indonesia Raya secara serentak.

Selanjutnya sebagai narasumber dalam acara tersebut diantaranya, Dr.H.P Panggabean,SH,M.Si (Ketum Kermahudatara), Effendi SP Napitupulu,SE (Ketua DPRD Toba), Dr.Jose Silitonga,SH,MA, Delima Silalahi, St.Efendi Silaen (Kades Lumban Dolok), M.Simangunsong, M.Tampubolon dan Tonny Simanjuntak,SE.

"Ada Tiga aspek Fenomena sosial Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT) yang berhubungan dengan konflik Kultural. Pertama, Keterkikisan Eco Sistem (lingkungan hidup), Kedua, Keterkikisan Sosiologi (hubungan kekerabatan marga) dan Ketiga Keterkikisan Ekonomi (kemiskinan hidup) di desa-desa adat,"papar Dr.HP Panggabean.

Pada acara seminar tersebut juga mengangkat Topik terkait Revitalisasi penerapan hukum adat batak, Pemberdayaan pendidikan SDM bersifat character building dan lain sebagainya.

Dikatakan, Menurut Buku Pustaha Tumbaga Holing di kabupaten Toba ada 44 Raja Bius, terbanyak diantara 4 kabupaten. Sehingga perlunya pemahaman Masyarakat hukum adat nusantara terlebih di Kabupaten Toba.

Seminar hukum adat ini juga membahas beberapa permasalahan menyangkut Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang semakin menurun, Budaya Pernikahan dan Kematian setiap desa, Tingginya Kasus Pelecehan Seksual baik secara internal keluarga kandung dan dibawah umur.

"Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Toba yang cukup tinggi. Kita harus hidupkan kembali bahkan tingkatkan kembali Hukum adat dimasing-masing desa melalui Lembaga adat desa,"ujar HP Panggabean.
(RED/Pal)