FPII Tolak Verifikasi Media dan Kembalikan UU Pers


RIAU MERDEKA - Forum Pers Independent Indonesia (FPII) gelar aksi keduanya hari ini, Kamis (13/4/2017) di tiga titik central lembaga pemerintah, yakni Dewan Pers, Menkominfo dan Komisi I DPR RI.

Aksi kedua FPII kali ini sangat fenomenal dan lebih fokus kearah gugatan dan tuntutan.

Aksi ratusan media yang tergabung di FPII berlangsung dengan tertib meski di gedung dewan pers sedikit memanas. Pasalnya, FPII meminta banner bertuliskan 'FPII MENGGUGAT DEWAN PERS' sebesar 2X6 meter ditolak mentah mentah oleh Stanly selaku Ketua Dewan Pers saat kelima utusan FPII masuk ke gedung dewan pers untuk memasang banner.

"Tidak boleh, atau saya laporkan FPII ke mabes Polri kalau sampe dipasang banner itu. Ini gedung milik pemerintah, "ucap Stanly didepan ketua aksi FPII Hefrizal.

Meski Stanly menolak, dan langsung pergi dengan cepat, kelima utusan FPII tak surut semangat atas ancaman Stanly dan banner gugatan FPII kepada dewan pers terjuntai hebat dan menjadi viral.

"Dewan Pers sudah kehilangan muka, banner gugatan kami telah terpampang lebar dan dilihat ratusan bahkan ribuan orang yang melintasi gedung ini, FPII MENGGUGAT, "beber Kasihhati dalam orasinya.

Sebagai ketua setnas FPII, Mustofa Hadi Karya atau yang sering disapa bang opan ini juga meminta tuntutan yang telah diajukannya sejak februari 2017 lalu segera disikapi oleh komisi I DPR RI.

Tuntutan FPII antara lain:

Cabut Verifikasi Media, Tolak RUU Panja terhadap pemberitaan wartawan, stop diskriminasi dan kriminalisasi wartawan, dan kembalikan fungsi UU Pers 40/1999.

Berbeda dengan aksi di depan gedung dewan pers dan menkominfo. Saat Forum ini menggelar aksinya di depan gedung DPR RI, FPII memasang balihoo ukuran 6X8 meter yang bertuliskan "FPII bersama lebih dari 250 MEDIA DAN JURNALIS INDEPENDEN INDONESIA MENGGUGAT".

"Teman temen FPII, Komisi I berjanji lagi kepada kita bahwa hari senin atau selasa besok (17 dan 18 februari 2017) kita dischedulekan untuk gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) bukan RDPU, karena RDPU telah kita tolak, yang kita inginkan adalah RDP, "Lantang Hefrizal selaku ketua aksi saat menutup orasinya di depan gedung DPR RI.

Penulis: Rambe Raja Paluta
TERKAIT