RIAU MERDEKA - Kehadiran perusahaan seharusnya dapat menyejahterakan masyarakat sekitarnya. Tidak seperti sekarang ini, begitu banyak konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat.

Bahkan juga tidak sedikit dari aktivitas 'ketamakan' para pengusaha itu menyengsaakan dan membuat masyarakat menderita. Hal itu diakui oleh salah satu kepala daerah di Riau, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan.

"Cukup banyak laporan yang telah kita dengar langsung dari masyarakat. Seperti kemarin, pertemuan Saya dengan masyarakat Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, di kantor Bupati Inhil. Mereka banyak melaporkan bahwa kehadiran perusahaan di sana telah membuat masyarakat menderita. Kalau seperti ini yang terjadi, Saya pribadi tidak setuju dan tidak rela," tegas Wardan.

Untuk itulah dikatakan Wardan, dirinya sangat selektif pada pemberian izin perusahaan. Karena berangkat banyaknya permasalahan yang hadir. Di sisi lain, untuk pencabutan izin juga bukan perkara yang mudah.

"Sedikit sekali izin perusahaan yang saya setujui. Meski banyak yang datang menawarkan, insyaallah belum merah mata saya. Sementara, untuk mencabut izin itu kan bukan perkara mudah. Tapi walau bagaimana pun, kita akan segera proses ini," ujar Wardan menegaskan.

Pada masalah Desa Pungkat, sebut Wardan, saat ini pihaknya telah membuat satu tim untuk menanganinya. Dia menegaskan, agar tim dapat menyelesaikan permasalahan tersebut pada tahun 2017 ini. Membantu tim bekerja, Dia juga meminta seluruh pihak dapat melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Seperti dari masyarakat serta LSM Walhi yang mendampingi masyarakat Desa Pungkat.

"Pada 2017 ini ada deadline yang kita buat dalam menyelesaikan ini. Setelah mendapat masukan Saya akan panggil pihak perusahaan dan akan membeberkan permasalahan ini. Tolong bantu Saya carikan dokumen agar bila kebijakan ini kita ambil tidak menimbulkan masalah. Ketika ini kepentingan masyarakat saya berdiri di depan, saya tidak rela PT SAL masuk, masyarakat menderita," katanya tegas. [Adv]