RIAUMERDEKA - Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (PC-SPPP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) meminta peduli dan bertanggung jawab soal nasib anggota PUK SPPP-SKJ di  Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rohul.

Demikian disampaikan oleh PC-SPPP Kabupaten Rohul, Kabul Situmorang usai menghadiri mediasi yang mengalami jalan buntu di Kantor PKS PT SKA, Senin (26/1/2026).

"Besok akan ada mediasi di Pemda Rohul. Kita akan bawa persoalan ini keranah Pemda. Sebab, kita anggap telah terjadi perpecahan lingkungan akibat keluarnya putusan sepihak oleh Manajemen PT SKA terkait KKB,"ujarnya. 

Sebelum perpecahan melebar yang dapat terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, maka dia akan menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah pada mediasi besok bagaimana pertangungjawaban terhadap SPPP-SKJ.

"Hal itu yang akan kita sampaikan besok, semoga Pemerintah Rohul dapat mengambil suatu kebijakan yang bisa menyambung kehidupan Masyarakat kita disini,"tegasnya. 

Hal itu dipaparkannya dihadapan ratusan anggota SPPP-SKJ sebagai bentuk transparansi, edukasi, aspirasi dan harapan anggota untuk bertahan hidup menafkahi keluarganya masing-masing.

"Tidak ada yang kami bohongi kepada kalian, ada baiknya jika ada kesempatan kita bersama-sama untuk mendengar langsung bagaimana tanggapan dari pemerintah,"pungkasnya.

Lantas Kabul menambahkan, bahwa Kepala Desa Sei Kuning Abdul Halik akan hadir pada mediasi tersebut. Karena yang bersangkutan adalah yang  pertama mengeluarkan rekomendasi kepada PUK-SPPP SKJ.

Tentunya Pemerintah Desa Sei Kuning harus bertanggung jawab tentang keadaan ini. Kemudian, Camat Rambah Samo serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rohul.

"Kalau Pemerintah tidak bertanggungjawab, maka saya lepaskan terserah apa mau kalian. Sebab keberadaan kita disini adalah legal bukan illegal. Karena, kita telah memenuhi berbagai persyaratan legalitas,"kata dia.  
(RED/Pal)