RIAUMERDEKA - Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (PC-SPPP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), berharap pemerintah tidak pilih kasih terhadap serikat buruh yang berada di Rohul. 

Demikian disampaikan oleh Ketua PC-SPPP Kabupaten Rohul, Kabul Situmorang kepada Wartawan setelah selesai mengikuti mediasi yang di inisiasi oleh Polres Rohul di Kantor PKS PT Sumatera Karya Agro (SKA).

"Saya mewakili anggota SPPP-SKJ berharap kepada Pemerintah Kabupaten Rohul, agar tidak pilih kasih kepada Serikat yang ada di Wilayah Kabupaten Rohul,"ujarnya di Posko SPPP-SKJ, Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo, Senin (26/1/2026).

Menjawab pertanyaan Wartawan disetujuinya mediasi yang akan dilaksanakan pada Selasa (27/1/2026), pihaknya berharap agar Pemerintah Kabupaten Rohul berlaku adil dan transparan. 

Pasalnya, selama ini PUK-SPPP SKJ telah bekerja di PT SKA. Namun rengan tidak dipakainya lagi PUK SPPP-SKJ tidak dipakai oleh PT SKA tentu saja perlu di tinjau ulang dan di pertanggung jawabkan.

Karena, hal ini menyangkut hajat orang banyak yang hidupnya bergantung pada pekerjaan bongkar muat di pabrik kelapa sawit PT SKA, guna menghidupi anggota keluarga yang bekerja di PUK-SPPP SKJ.

"Disini kita bukan meminta pekerjaan, karena selama ini PUK-SPPP SKJ telah bekerja. Setelah kita bekerja selama dua tahun, namun dibuang begitu saja tentu ada aturan mainnya,"kata dia. 

Lantas Kabul menambahkan, bahwa keberadaan pihaknya tidaklah illegal. Sebab, diketahui sebelumnya telah difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rohul. 

"Secara otomatis pemerintah harus bertanggung jawab, karena kami selaku wadah penyedia serikat pekerja memiliki kemampuan yang  terbatas. Jika kami tidak bisa lagi mengatur anggota ini maka siapa lagi yang akan mengatur anggota-anggota yang terlantar,"bebernya.

Itulah mengapa sebabnya dia  mengarahkan mediasi kepada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rohul, supaya tidak terjadi hal-hal yang  tidak diinginkan.

Disinggung seberapa besar optimis hasil mediasi yang akan dilaksanakan di Pemda Rohul. Dengan tegas Ia menyebutkan, bahwa pihaknya adalah manusia dan tidak mau diperlakukan seperti kambing yang diadu domba.

"Makanya kita kembalikan kepada pemerintah, apakah pemerintah mendukung keputusan yang diambil oleh perusahaan, dimana keputusan itu membangun perpecahan dilingkungan ini,"paparnya menjelaskan. 

Selanjutnya dia menegaskan, pemerintah dalam hal ini tidak terlepas dari jalur hukumnya. "Apabila kami tidak difungsikan lagi tentunya kami ingin tahu apa yang menjadi kesalahan kami. Apa yang mendasari perusahaan berbuat seperti itu kepada kami, inilah yang kami harap agar pemerintah bertanya kepada pihak perusahaan.

Sebagai kata penutup, Kabul berjanji akan semaksimal mungkin berupaya menciptakan kesejahteraan anggota SPPP, namun memiliki batas-batas kemampuan.

"Apabila hasilnya tidak mendukung kita, hanya itulah batas kemampuan kami. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada kalian apakah kalian terima atau tidak kalianlah yang bersikap,"tutupnya.
(RED/Pal)